Ranperda APBD Perubahan 2021 di Setujui Ekskutif dan Legislatif

 





BLORA, 30/9 (JATENGTIGA.com) - Setelah melalui tahapan pembahasan oleh anggota dewan, akhirnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan Tahun 2021, disetujui bersama oleh Bupati bersama pimpinan DPRD Kabupaten Blora, Kamis (30/9/2021).

Persetujuan bersama itu dilakukan Bupati dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang dilaksanakan di ruang siang utama gedung Dewan.

Persetujuan Ranperda tersebut didahului dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi. Yang diantaranya menyoroti masih belum maksimalnya pembangunan infrastruktur jalan di tahun ini, kejelasan pengisian perangkat desa, penanganan kekeringan, kelangkaan pupuk dan pengelolaan pasca panen, peningkatan kesejahteraan GTT, hingga pelatihan digital marketing bagi pelaku UMKM.

Pemandangan umum fraksi tersebut disampaikan secara perwakilan, oleh Bibi Hastuti anggota DPRD dari PDI Perjuangan, dan Yusuf Abdurrohman anggota DPRD dari Partai Demokrat.

Bupati H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., pun menyambut positif pemandangan umum fraksi yang disampaikan untuk perbaikan jalannya pemerintahan Kabupaten Blora kedepan.

“Kita akui untuk perbaikan jalan rusak saat ini memang belum maksimal karena anggarannya masih terbatas. Kita berkomitmen di 2022 nanti anggaran kita siapkan antara 400 miliar hingga 500 miliar. Ini untuk Jalan Kabupaten. Sedangkan jalan provinsi, sudah kita kirim surat ke Pak Gubernur semoga di 2022 sudah ada penanganan ruas Cepu-Randublatung-Singget, Blora-Ngawen-Kunduran, dan Ngawen-Japah-Todanan hingga batas Pati,” ungkap Bupati.

Menurutnya, Pemkab juga terus berkoordinasi dengan beberapa stakeholder terkait, baik BUMN maupun swasta agar CSR nya bisa disalurkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blora.

“Terkait pengisian perangkat desa, kita sedang melakukan perbaikan regulasinya. Kita targetkan pertengahan Oktober tahapannya bisa dilanjutkan sehingga akhir tahun nanti bisa dilantik. Begitu juga para Kades yang masih kosong akan segera dilakukan pemilihan Kepala Desa di akhir tahun ini juga,” lanjut Bupati.

“Masukan-masukan lainnya akan kita tindaklanjuti bersama OPD terkait. Kita berterimakasih kepada DPRD yang telah bekerja dengan baik dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2021 ini. Memang kita sadari kemampuan keuangan harus dilakukan penyesuaian mengingat adanya perubahan proyeksi pendapatan daerah dan belanjanya,” terangnya Bupati.

Pihaknya berharap, usai persetujuan bersama ini, Ranperda Perubahan APBD 2021 ini bisa segera dikirimkan ke Gubernur untuk dilakukan evaluasi.

“Jika masih ada revisi dari Gubernur atau Pemprov, mohon nanti bisa langsung diperbaiki bersama agar setelahnya bisa segera kita tetapkan bersama sebagai Peraturan Daerah. Sehingga penyesuaian pelaksanaan pembangunan di tahun anggaran 2021 yang hanya menyisakan 3 bulan ini bisa langsung dikerjakan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Blora, HM Dasum, SE, MMA., menyatakan kesiapannya untuk terus bersinergi dengan Pemkab atau jajaran eksekutif dalam mendukung kelancaran pembahasan ranperda ini.

“Selain Ranperda Perubahan APBD 2021 yang telah kita sepakati bersama, kali ini kita juga menerima 3 ranperda lainnya untuk selanjutnya bisa kita bahas bersam teman-teman dewan. Yakni Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian Ranperda tentang Perubahan atas Perda nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kab Blora, serta Ranperda tentang Perubahan atas Perda tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,” jelas Dasum.

Adapun Ahmad Labib Hilmy, Ketua Komisi D DPRD Blora selaku perwakilan Badan Anggaran menyampaikan nota keuangan Ranperda Perubahan APBD 2021 yang tidak menimbulkan silpa atau defisit nol rupiah.(Her/admin)

Share:

DPRD Blora Sidak Kantor Angkasa, Lantaran Keluhan Warga

 


BLORA, 18/9 (JATENGTIGA.com) - Rombongan anggota DPRD Blora yang dipimpin Wakil ketua DPRD Siswanto Sabtu siang (18/9) melakukan Inapeksi mendadak (sidak) ke tempat penggilingan padi milik PT Angkasa Karya Sejahtera (AKS) yang berada di jl raya Blora-Randublatung. 

Siswanto beserta rombongan yang tiba di lokasi langsung menuju bagian pengolahan limbah yang selama ini dikeluhkan warga. 

"Kedatangan kita menindaklanjuti pertemuan beberapa waktu lalu di DPRD terkait keluhan masyarakat. Kita ingin melihat langsung proses awal penggilingan padi hingga proses pembuangan limbah," kata Siswanto kepada wartawan, Sabtu (18/9). 

Siswanto pun mengaku, terkait adanya dugaan pencemaran limbah, dirinya tidak mau berspekulasi. Karena masalah ini harus dibuktikan  langsung ahlinya, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup. 

" Memang tadi saya temui warga ada pencemaran disitu, tapi memang harus dicek oleh LH polusinya berapa persen. Makanya besok kita akan panggil DPUPR untuk ijin tata ruangnya, debu kita undang LH dan Perijinan DPTMSP," ucapnya. 

Sementara itu, Direktur PT AKS, Agustinus mengatakan jika pihaknya terbuka dan memastikan perusahannya telah terstandarisasi dan berjalan sesuai proses yang benar. 

"Kita terbuka, apa yang dituduhkan LSM tidak benar. Kita semua telah terstandarisasi. Jadi kan prosesnya sudah tertutup semua. Jadi kalau dianggap melakukan pencemaran itu bohong, kalau kebocoran bisa terjadi. Jadi kebocoran itukan berarti ada sesuatu yang rusak," jelasnya. 

Sementara terkait tata ruang, pihaknya menyebut jika tata ruang yang ada sudah sesuai dengan aturan yang berlaku saat itu. 

"Di perda 2021, Zona saya jadi kuning. Kuning itukan untuk pemukiman. Sedangkan disana ada industri maka bertentangan dengan Perda. Tapi perda inikan tahun 2021, sedangkan usaha kita mulai tahun 80an. Kalau perluasan mungkin ada kendala, tapi kalau yang sudah ada seharusnya tidak jadi masalah," tandasnya. (Her/admin)

Share:

Wisata Alam Goa Terawang di Buka Kembali

 


BLORA, 10/9 (JATENGTIGA.com) - Blora masuk PPKM level 2, kegiatan masyarakat mulai longgar namun tetap mematuhi protokol kesehatan.


Bupati Blora Arief Rohman telah membuat surat edaran sesuai aturan PPKM level 2. Kesenian dan tempat wisata diperbolehkan buka kembali dengan pengunjung maupun penonton 50%.


Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Blora, telah membuka kembali wisata hutan Goa Terawang setelah sekian lama tutup saat PPKM level 4 Jawa Bali diterapkan Pemerintah.


"Sesuai edaran Bupati, kita kan sudah level 2. Selain itu sesuai Dinas pariwisata, untuk wisata kan sudah boleh buka, namun tetap sesuai protokol kesehatan," ungkap Wakil Kepala Administratur (Adm) KPH Blora Arif Silfianto, Jumat (10/9/2021).



Arif menambahkan pihaknya akan selektif terhadap pengunjung. Pengukuran suhu tetap dilkaukan sebelum masuk ke lokasi. 5 M tetap menjadi yang utama.


"Kita intruksikan kepada rekan rekan yang mengelola di lapangan agar Prokes menjadi standart untuk setiap pengunjung. Kapasitas pengunjung sesuai Prokes yaitu 50 persen, yang sistemnya kita menyediakan nomor," jelasnya.


Selain itu karena sudah libur beberapa waktu lalu, pihaknya juga akan melakukan pembersihan dan pembenahan. 


"Jadi kita juga akan menghimbau kepada pengunjung untuk menunjukan surat vaksin, jika ada yang belum vaksin kita himbau untuk tidak masuk," pungkasnya. (Pur/red)




Share:

Terbaru

Perhutani - Kejari teken MoU Tentang Penanganan Bersama Penyelesaian Masalah Hukum Perdata dan TUN

  BLORA, 17/11 ( JATENGTIGA. com ) - Perhutani Blora Raya teken Memorendum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora, Ra...

Total Pageviews

Categories

OLAH RAGA

SELANJUTNYA »