DPRD BLora Gelar Sidang Paripurna, Penyampaian KUA-PPAS TA 2023 dan R KUA-PPAS Perubahan APBD TA 2022

 


Bupati Blora H. Arief Rohman, SIP, MSi Serahkan KUA-PPAS Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022 kepada Ketua DPRD Blora HM. Dasum di Pendopo DPRD Kabupaten Blora, Jumat (29/7/2022)

BLORA, JATENGTIGA.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, Jawa Tengah menggelar sidang paripurna dengan agenda Penyampaian KUA-PPAS Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022, di Pendopo DPRD Kabupaten Blora, Jumat (29/7/2022).

Dalam sambutannya H.M Dasum menegaskan sesuai agenda yang telah ditetapkan Badan Musyawarah (Bamus) Anggaran DPRD Blora, hari ini adalah Penyampaian Rancangan KUA-PPAS APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan KUA-PPAS APBD Perubahan Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun berdasarkan RKPD. KUA dan PPAS merupakan dokumen yang terkait dengan proses penyusunan APBD yang dibahas antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Dalam KUA memuat beberapa kebijakan umum yang menjadi landasan dalam penyusunan APBD.

“Bahwa setelah penyampaian rancangan KUA PPAS ini selanjutnya segera akan ditindaklanjuti dengan pembahasan antara legislatif dengan eksekutif” ucap Ketua DPRD Blora," HM. Dasum.

Sidang ini dihadiri langsung oleh Bupati Blora H. Arief Rohman, SIP., M.Si. dalam sambutannya bupati Blora menyampaikan kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Blora Tahun 2023 sesuai dengan Visi dan Misi dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026, yang menitikberatkan pada penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif searah dengan tema pembangunan Kabupaten Blora tahun 2023 yaitu Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah serta Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan.

"Selain menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS Tahun Anggaran 2023, pada hari ini kami juga menyampaikan rancangan Perubahan KUA dan rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022.”ucapnya

Ditambahkan Bupati, arah kebijakan keuangan Kabupaten Blora 2022 secara garis besar didasarkan pada kondisi makro pada 2021 dan kondisi awal pada 2022, serta kondisi perekonomian Kabupaten Blora pada 2021 dan proyeksi capaian pada 2022, memberikan harapan lebih terhadap peningkatan ekonomi di Kabupaten Blora tahun 2022.

Dalam akhir sambutannya Bupati menyampaikan dengan diserahkannya Rancangan  KU PPAS Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Perubahan KUA PPAS Tahun 2022 diharapkan segera dibahas dan disepakati menjadi KUA PPAS 2023.

Sidang diakhiri dengan penyerahan secara simbolis buku Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Perubahan KUA PPAS Tahun 2022.

Hadir dalam sidang tersebut unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Blora, Dandim 0721 Blora, Forkopimda Blora dan perwakilan, Sekretaris Daerah Blora, Asisten I Sekda Blora, Kepala OPD Pemkab Blora. (HP/Admin)
Share:

AKI dan AKB di Blora Tinggi, TP-PKK Gandeng IDI Sosialisasikan Optimalisasi Penurunan Pencegahan AKI dan AKB

 



BLORA, JATENGTIGA. COM - masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan angka Kematian Bayi (AKB) di Blora, Jawa Tengah, Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Kabupaten Blora menggadeng Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk mensosialisasikan optimalisasi Kader dalam penurunan dan pencegahan AKI dan AKB. 


Acara di gelar di pendopo rumah Dinas Bupati Blora, Kamis (28/7/2022), yang diikuti oleh kader kesehatan, organisasi wanita dan juga organisasi profesi. 


Bupati Blora, H. Arief Rohman mengatakan AKI di Blora ada 23 kasus dan AKB ada 118 kasus. Menurtnya angka ini masih tergolong tinggi dan perlu adanya upaya - upaya guna percepatan penurunan dan pencegahan. 


"Saya harap adanya sosialisasi ini, peserta yang hadir disini, bisa melakukan pencegahan sedini mungkin terjadinya kematian ibu dan anak, " kata Bupati, Kamis (28/7/2022).


Ditambahkan Bupati, kematian ibu dan bayi disebabkan faktor 4 terlalu dan 3 terlanbat. 4 terlalu yakni terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak. 


Sedangkan 3 terlambat yakni terlambag mengambil keputusan, terlambat ke fasilitas kesehatan dan terlambat mendapat penanganan. 


Uapaya yang sudah dilakukan untuk menurunkan kematian ibu dan bayi yaitu, mengaktifkan posyandu, ibu hamil dan balita, kelas ibu hamil dan kelas ibu balita, GISB, pendampingan 1 kader 1 ibu hamil resti dan inovasi inovasi untuk mencegah kematian. 


"Terimakasih kami ucapkan kepada IIDI dan IDI yang ikut peran serta dalam kegiatan PKK pokja IV," imbuh mas Arief sapaan akrabnya. 


Sementara ketua tim TP-PKK Hj. Ainia Salichah menambahkan tingkat kesejahteraan suatu negara ataupun Kabupaten dapat dinilai dari indikator AKI dan AKB. 


Percepatan penurunan AKI dan AKB ini merupakan program Kabupaten prioritas Nasional, maupun program prioritas di Kabupaten Blora dan masuk dalam 12 indikator SPM Nasional serta merupakan indikator utama. 


"Semoga kita dapat sesarengan dalam pencegahan dan penurunan AKI, AKB di Kabupaten Blora, dan menjadikan Blora, semakin sejahtera," tutupnya.(Her/admin)

Share:

Perhutani Sosialisasikan Agroforestri Jagung 2023, kepada LMDH

 


BLORA, JatengTiga.com - Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Blora sosialisasikan Agrogorestri Jagung 2023, kepada seluruh ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di wilayah KPH Blora.


Acara digelar di ruang pertemuan KPH Blora, Selasa 26/7/2022 dengan menggandeng Kejaksaan Negeri Blora sebagai pemateri bidang hukum dan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wil 1 Kendeng Selatan sebagai pemateri Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).


Administratur (Adm) KPH Blora Agus Widodo mengatakan Agroforestri jagung 2023 berbeda dengan tahun sebelumnya, jadi perlu disosialisikan kepada seluruh LMDH.


"Ada kebijakan baru terhadap Agroforestri di 2023 yakni teknik pembayaran PNBP. Jadi untuk menghindari kesalahfahaman kita sosialisasikan ke LMDH," kata Agus, Selasa (26/7/2022).


Ditambahkan Agus, pihaknya ingin bekerja sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP) jadi tidak asal asalan. 


Agar pada musim tanam 1 sudah ada perjanjian kerjasama (PKS) dengan pihak antar LMDH dengan Perhutani. Untuk luasan lahan diwilayah KPH Blora yang dikerjasamakan sejumlah 778 ha, jumlah LMDH nya ada 50 berada di 6 Kecamatan.


Dari data yang disampaikan Perhutani, target Agroforestri sudah ditentukan. Jika per Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH) sudah tercapai setoran Agro akan mendapat simbol tropy, jika belum mendapat simbol tengkorak.


"Dari 17 Mantri yang sudah setor sesuai target baru 5 KRPH, sedangkan 12 KRPH lainya belum tercapai target setoran, " imbuhnya.


Kepala Seksi (Kasi) Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Bambang Widiyanto mewakili Kajari Blora Ichwan Effendi menjelaskan LMDH itu memiliki kewajiban selain menerima hak dari dana sharing produksi baik kayu maupun non kayu.


"kewajibanya secara hukum ya harus ikut membantu mengamankan hutan," jelas Bambang.


Sedangkan dari CDK menjelaskan pula tentang kewajiban membayar PNBP yang berbeda teknis pembayaranya, sesuai Peraturan Mentri LH P64/MenLHK/Setjend/Kum1/12/2017/ dan PP RI Nomor 12 Tahun 2014.(Her/admin)

Share:

Anggota DPRD Blora Genap 45 Lagi


Pengambilan Sumpah/Janji 2 anggota DPRD baru Pergantian Antar Waktu (PAW) oleh Ketua DPRD Kabupaten Blora HM. Dasum di Pendopo DPRD Kabupateen Blora, Kamis (9/7/2022)


BLORA, JATENGTIGA.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, Jawa tengah genap menjadi 45 kembli setelah dilantiknya dua orang anggota baru Pergantian antar Waktu (PAW) dari Partai Demokrasi Indonesia  (PDI) Perjuangan dan Partai Gerindra, pada sidang Paripurna  yang digelar di Pendopo DPRD Blora, Kamis (9/7/2022).

Dalam sidang tersebut ada dua agenda sekaligus yaitu Pengucapan Sumpah/Janji PAW Anggota DPRD Kabupaten Blora Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024, yang dirangkaikan Dengan Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Sidang berlangsung dengan Khidmad dan Sakral. Waloyojati dan Darwanto S.Pd merupakan anggota baru DPRD Kabupaten Blora yang baru saja dilantik. Dimana Waloyojati menggantikan Hj. Kartini, S.E yang meninggal pada tanggal 13 Februari 2022 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sedangkan Darwanto S.Pd menggantikan Setiyadji Setyawidjadja dari Partai Gerindra.

Sebelum melaksanakan pelantikan, ketua DPRD Kabupaten Blora menyampaikan 13 hal yang berkaitan dengan pelantikan PAW.

Berdasarkan surat keputusan DPP Partai Gerindra, Nomor 09/0246/Ktps/Gerindra/2021 tanggal 13 September 2021 tentang pemberhentian jabatan Partai Gerindra atas nama H. Setiyadji Setyawidjadja, selanjutnya Ketua DPC Partai Gerindra mengirinmkan surat kepada Ketua DPRD Blora melalui surat nomor JR-12/11-008/B/DPC-GERINDRA/2021 tanggal 22 November 2021.

Menindaklanjuti surat tersebut Pimpinan DPRD Kabupaten Blora selanjutnya mengusulkan peresmian pemberhentian H. Setiyadji Setyawidjadja sebagai anggota DPRD Kabupaten Blora kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Blora, dengan surat Nomor 171.4/780.1/2021 tanggal 22 November 2021.

Pada tanggal 8 Juni 2022 Ketua DPRD Blora menerima Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/28/2022 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Blora masa jabatan 2019-2024.

“Selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2022 yang lalu, DPRD Blora telah kehilangan salah satu anggota dewan yang loyal dan berdedikasi tinggi. Beliau adalah Hj. Kartini,SE., yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada daerah pemilihan Blora-1,” kata HM Dasum.

Pada tanggal 8 Juni 2022, kata HM. Dasum menerima tembusan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/29 Tahun 2022 tentang peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Blora masa jabatan 2019-2024.

Dalam sela sela sidang Ketua DPRD memberikan ucapan selamat atas dilantiknya anggota baru DPRD Kab Blora ini.

“Selamat bergabung dan menjalankan tugas sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blora masa jabatan 2019-2024. Kami berharap agar secepatnya dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri pada lingkungan kerja yang baru, yaitu Lembaga Perwakilan Rakyar Daerah Kabupaten Blora sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah,” ucap Ketua DPRD Blora, HM. Dasum

Setelah pelantikan PAW dilaksanakan sidang paripurna dilanjutkan dengan penyerahan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 dari Bupati kepada Ketua DPRD ditandai dengan penyerahan secara simbolis buku Rancangan Perda Kabupaten Blora tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021 oleh Bupati Blora H. Arief Rohman kepada Ketua DPRD Blora dengan disaksikan unsur pimpinan serta anggota DPRD yang hadir. (admin/HP).

Share:

Terbaru

Perhutani Tanam Tebu Perdana di Lahan Seluas 6,4 Hektar

  BLORA, JATENGTIGA.COM - Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Blora, menanam tebu perdana di petak 55 -A Resort Pemangkuan Hutan (RPH...

Total Pageviews

Categories

OLAH RAGA

SELANJUTNYA »