BLORA, 20/10 (jatengtiga.com)- Pupuk langka puluhan pemuda tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Blora, Selasa (20/10) kemarin, geruduk DPRD Kabupaten Blora.
Mereka melakukan audensi bersama sejumlah anggota DPRD Komisi B dan dipimpin langsung wakil ketua DPRD dari Fraksi Golkar Siswanto.
Mereka ditemui di ruang pertemuan DORD, yang dihadiri Suryanto, Asisten 2 Bupati Blora, yang membidangi Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur, Petugas Pusri Dadi Setiyadi, anggota komisi B, dan sejumlah pemuda tani HKTI Blora, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, serta Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan.
Siswanto, mengatakan, persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi bagi petani di Kabupaten Blora terjadi hampir tiap tahun, Program Kartu tani yang sejak awal di gadang sebagai alternatif oleh pemerintah hingga kini belum maksimal dalam pelaksanaannya.
"Persolan Pupuk bersubsidi ini adalah persoalan klasik, tiap musim tanam mesti terjadi hal yang sama. Hampir setiap tahun. Mari kita duduk bareng memecahkan persoalan ini," ucap Siswanto (Selasa, 20/10/2020).
Ia meminta kepada Pemerintah untuk menindaklanjuti keluhan para petani, yang tiap tahunya terjadi kelangkaan pupuk. Belum lagi ditambah permasalah Kartu Tani.
Ada yang sudah memiliki kartu tani terkadang tidak bisa mengambil pupuk. Begitu juga sebaliknya, ada pupuk namun petaninya belum punya Kartu Tani.
Wakil ketua Komisi B DPRD Blora, Munawar menambahkan bahwa kelangkaan pupuk tersebut merupakan masalah bersama.
"Yang terjadi saat ini menjadi masalah kita bersama. Terkait regulasi contoh di Kunduran distributor dan pengecer tidak berani menjual pupuk bersunsidi karena petani tidak punya kartu tani,” ujarnya.
Sriyono, peserta audiensi menyampaikan bahwa Petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi dan bagi petani yang tidak memiliki kartu tani tidak dapat membelinya.
"Banyak didesa saya, teman teman petani belum punya kartu tani, mereka kesulitan untuk mendapatka pupuk bersubsidi," katanya.
Menurut Siswanto, berdasarkan pantauan dilapangan memang seperti itu. Petani di Kecamatan Tunjungan, Ngawen, Japah, Jati, dan Randublatung menyampaikan memang kesulitan.
Namun ternyata berdasarkan data dari Pusri, ketersediaan pupuk masih ada di Gudang bangkle, Gudang Ngawen dan Randublatung belum ke pengecer.
Dirinya meminta, Pemkab Blora melalui Komisi Pengawas Pupuk dan jajarannya untuk segera mendistribusikan ke distributor, ke pengecer agar pupuk dapat diperoleh dengan mudah oleh para petani.
"Musim hujan segera datang memupuk pakai apa para petani. Saya minta hari ini rapat segera, besok melaporkan kepada DPR secara tertulis," tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Siswanto juga menyinggung terkait penyusunan RDKK, menurutnya banyak lahan yang belum masuk dalam RDKK. Dirinya meminta semua pihak untuk aktif, mencari solusi terkait persoalan tersebut.
"Ternyata banyak lahan petani, yang belum terdaftar di RDKK, khususnya lahan-lahan hutan, padahal dari sekian ribu hektar lahan, baru sebagian lahan yang terdaftar," paparnya.
Siswanto meminta supaya mendata apa yang menjadi kendala, apakah dari Perhutani atau dari dinas yang kurang aktif, agar mereka mencari solusi itu.
